Squidy

JAKARTA, KOMPAS.com — Polemik pelaksanaan ujian nasional (UN) mengundang komentar banyak pihak. Tak hanya siswa peserta dan praktisi pendidikan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga ikut memberikan komentar dan sarannya.
Dijumpai di Balaikota Jakarta, pria yang akrab disapa Jokowi itu mengimbau agar pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mempertimbangkan agar nantinya proses pencetakan naskah UN dapat diserahkan ke percetakan di daerah. Usulan itu dilontarkan dengan pertimbangan kemudahan proses distribusi dan dapat mencegah peluang terjadinya penundaan UN akibat keterlambatan cetak dan pengiriman naskah soal. Di luar itu, proses pencetakan menjadi lebih ringan karena dibagi di seluruh provinsi.

"Lebih baik kalau (pencetakan) itu didelegasikan ke daerah, jadi distribusinya lebih mudah," kata Jokowi, Jumat (19/4/2013).
Mengenai teknisnya, mantan Wali Kota Surakarta ini menjelaskan, Kemdikbud dapat memberikan bahan naskah (soft copy) ke tiap-tiap provinsi. Ia percaya cara seperti itu akan lebih efektif ketimbang pemusatan lokasi percetakan yang seluruhnya berada di Pulau Jawa.

"Artinya, jauh-jauh hari sudah didistribusikan soft copy-nya ke daerah. Kalau ada bocor, tentu harus diberi sanksi, tapi percayalah, masa enggak percaya sama daerah. Kalau saya percaya, distribusi jadi lebih mudah," ujarnya.
Pelaksanaan UN tingkat SMA/SMK/MA atau sederajat tahun ini tidak dapat dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan UN di 11 provinsi di Indonesia tengah terpaksa diundur karena naskah soal ujian terlambat dikirimkan. Sebelas provinsi itu terpaksa memulai UN pada Kamis (18/4/2013), sementara 22 provinsi lain tetap sesuai jadwal, yakni mulai Senin (15/4/2013).
Setelah UN di 11 provinsi ditunda, masalah kedua muncul. Pada UN "gelombang kedua" itu, sejumlah gangguan juga masih ditemukan, salah satunya karena buruknya distribusi naskah soal UN. Pencetakan naskah UN dilakukan oleh enam perusahaan yang seluruhnya beroperasi di Pulau Jawa, yakni Kudus, Sidoarjo, Semarang, Surabaya, Tangerang, dan dua perusahaan percetakan asal Bogor.
Secara pribadi, Jokowi tidak sepakat dengan penggunaan UN sebagai satu-satunya alat ukur kelulusan siswa. Ia setuju adanya UN apabila ujian digelar untuk memetakan kualitas pendidikan nasional.